JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara resmi mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang transformatif di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta baru-baru ini guna mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang inklusif. Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata Kemendagri dalam memastikan peran perempuan tidak hanya hadir secara kuantitas, tetapi juga memiliki dampak kualitas yang signifikan dalam pengambilan kebijakan publik di seluruh pelosok Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Ribka Haluk memberikan penekanan khusus mengenai peran krusial yang dipegang oleh kaum perempuan dalam struktur birokrasi daerah. Ia menilai bahwa kepemimpinan yang transformatif akan membawa perubahan besar bagi kemajuan daerah, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan solutif.

“Wamendagri Ribka Haluk dorong kepemimpinan perempuan di Pemda,” tegasnya saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah. Beliau meyakini bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi strategis merupakan kunci utama dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi dan pelayanan publik yang lebih berorientasi pada masyarakat.

Selain mendorong penguatan figur kepemimpinan, Ribka Haluk juga menyoroti aspek fundamental dalam perumusan regulasi. Ia tekankan pentingnya transformasi dan kebijakan berbasis data untuk kesetaraan gender agar setiap program yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di lapangan.

Menurutnya, penggunaan data yang akurat dan transparan akan meminimalisir bias gender dalam pembangunan. Transformasi digital dan pemanfaatan data besar (big data) harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepemimpinan perempuan masa kini agar setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan berorientasi pada hasil (result-oriented).

Lebih lanjut, Wamendagri berharap agar momentum ini menjadi titik balik bagi para pemimpin perempuan di daerah untuk terus mengasah kapasitas diri dan berani melakukan terobosan. Hal ini selaras dengan semangat pemerintah pusat yang terus berupaya meruntuhkan hambatan-hambatan struktural yang selama ini membatasi potensi perempuan dalam ranah kepemimpinan publik.

Menutup arahannya, Ribka Haluk kembali mengingatkan bahwa kesetaraan gender bukan sekadar isu sosial, melainkan instrumen ekonomi dan politik yang penting untuk stabilitas bangsa. Dengan hadirnya kepemimpinan perempuan yang kuat dan berbasis data, diharapkan Pemerintah Daerah mampu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.