BAKU – Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono secara tegas menyuarakan desakan agar sistem pendanaan iklim global diberikan secara lebih adil bagi negara-negara berkembang saat menghadiri rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) di Baku, Azerbaijan, pada November 2024. Langkah diplomasi ini diambil Indonesia guna memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak memberikan beban finansial yang berat bagi negara-negara di belahan dunia selatan yang tengah berupaya mencapai target iklim mereka.
Dalam pidatonya di forum internasional tersebut, Indonesia menyoroti kesenjangan besar yang masih terjadi dalam penyaluran dana bantuan lingkungan dari negara maju ke negara berkembang. Diaz Hendropriyono menekankan bahwa komitmen pendanaan harus direalisasikan dalam bentuk yang lebih aksesibel dan transparan agar benar-benar memberikan dampak nyata di lapangan.
“Indonesia mendesak agar pendanaan iklim global diberikan secara lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang,” ujar Diaz Hendropriyono saat menyampaikan pandangan strategis Indonesia di hadapan delegasi dari berbagai negara dunia.
Menurutnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim global melalui penjagaan hutan tropis dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mekanisme pendanaan internasional tidak hanya fokus pada pinjaman yang menambah beban utang, tetapi lebih kepada hibah atau investasi yang saling menguntungkan dalam kerangka keadilan ekologis.
Lebih lanjut, Wamen LH menjelaskan bahwa tanpa adanya skema pendanaan yang adil dan memadai, target ambisius dalam Perjanjian Paris akan sulit dicapai oleh negara berkembang. Ia menekankan pentingnya penetapan tujuan pendanaan baru atau New Collective Quantified Goal (NCQG) yang mencerminkan kebutuhan riil di tingkat lokal.
“Pendanaan bukan sekadar angka, melainkan bentuk tanggung jawab moral dari negara-negara penyumbang emisi terbesar dalam sejarah untuk membantu mereka yang paling terdampak,” tambahnya dalam sebuah sesi diskusi panel mengenai pendanaan berkelanjutan.
Kehadiran delegasi Indonesia di ajang COP29 ini juga membawa misi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta, dalam memobilisasi sumber daya finansial. Indonesia berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini dapat memberikan kepastian bagi negara berkembang untuk terus melanjutkan agenda dekarbonisasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga akhir sesi, Indonesia terus konsisten menyerukan agar arsitektur keuangan iklim global direformasi total. Hal ini dilakukan demi menjamin distribusi dana yang merata, sehingga setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan dan beradaptasi di tengah krisis iklim yang semakin mendesak.
Tag







