JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, untuk memperjelas definisi korupsi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) di Jakarta baru-baru ini. Langkah ini dinilai sangat mendesak guna memasukkan praktik manipulasi harga atau under invoicing ke dalam ranah pidana korupsi, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk merugikan keuangan negara.
Sebelumnya, Menko Yusril mendorong agar RUU Tipikor segera dibahas guna memperjelas definisi korupsi agar tidak terjadi ketimpangan penegakan hukum di lapangan. Yusril menekankan bahwa batasan antara tindakan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi murni harus dipertegas dalam aturan hukum yang baru.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Sahroni menekankan bahwa kajian komprehensif terhadap RUU Tipikor sangat diperlukan agar pasal-pasal di dalamnya tidak bersifat multitafsir. Ia menilai bahwa ketegasan dalam definisi hukum akan mempermudah aparat penegak hukum dalam bekerja secara objektif.
“Saya sangat setuju dengan dorongan Menko Yusril untuk memperjelas definisi korupsi dalam RUU Tipikor. Memang sudah saatnya kita melakukan kajian komprehensif agar tidak ada lagi aturan yang multitafsir di lapangan. Aturan hukum itu harus hitam-putih, jelas batasannya,” ujar Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan.
Lebih lanjut, Sahroni memberikan perhatian khusus pada isu under invoicing yang kerap terjadi dalam sektor perdagangan. Praktik ini melibatkan pemalsuan nilai barang dalam faktur menjadi lebih rendah dari harga aslinya untuk menghindari pajak atau bea masuk, yang secara langsung berdampak pada kebocoran pendapatan negara.
“Terutama soal under invoicing, ini sangat penting untuk dimasukkan. Selama ini banyak pihak yang memanfaatkan celah ini untuk merugikan negara, tapi penindakannya sering kali terhambat karena definisinya yang dianggap masih berada di wilayah abu-abu,” tegas politikus Partai NasDem tersebut.
Sahroni juga mengingatkan bahwa dalam penyusunan RUU Tipikor, semua pihak harus memastikan bahwa tidak ada lagi celah sekecil apa pun yang bisa digunakan oleh para pelaku korupsi untuk berkelit dari jeratan hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai kunci utama dalam pemberantasan korupsi yang efektif.
“Jangan ada lagi ruang abu-abu yang bisa dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar. Jika tindakannya jelas-jelas merugikan keuangan negara, maka itu harus dikategorikan sebagai korupsi dan ditindak tegas tanpa kompromi,” tambahnya.
Sebagai pimpinan Komisi III DPR, Sahroni berkomitmen untuk mengawal jalannya pembahasan RUU ini bersama pemerintah. Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat menghasilkan undang-undang yang progresif dan mampu melindungi aset negara dengan lebih baik.
“Kami di DPR, khususnya Komisi III, siap bersinergi dengan Pak Menko untuk membahas ini lebih dalam. Kita ingin UU Tipikor yang baru nantinya benar-benar menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk di sektor perdagangan dan industri,” pungkas Sahroni.
Tag







