JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengungkapkan komitmennya untuk mengoptimalkan pembangunan berbagai fasilitas publik di wilayah Jakarta tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing dalam sebuah diskusi mengenai masa depan kota yang berlangsung di Jakarta baru-baru ini.
Pramono Anung mengatakan bahwa creative financing menjadi alternatif yang sangat krusial dalam pembiayaan pembangunan kota Jakarta di masa depan. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar untuk melibatkan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa harus selalu bergantung sepenuhnya pada kucuran dana dari pemerintah daerah melalui anggaran tahunan.
“Creative financing itu menjadi alternatif dalam pembiayaan kota Jakarta ke depan. Banyak hal yang bisa kita bangun tanpa menggunakan dana APBD sedikit pun,” ujar Pramono Anung saat menjelaskan visi strategisnya terkait tata kelola infrastruktur kota yang mandiri dan efisien.
Ia memberikan ilustrasi mengenai beberapa jenis pembangunan yang sudah ada maupun yang direncanakan untuk masa depan, mulai dari pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang ikonik, revitalisasi taman-taman kota, hingga penyediaan fasilitas sosial lainnya. Pramono mengklaim bahwa dengan mengandalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana kompensasi atas pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), pembangunan fisik tetap bisa berjalan secara masif dan berkualitas.
“Seperti yang kita tahu, banyak fasilitas publik seperti JPO atau taman yang dibangun menggunakan dana KLB dari perusahaan swasta. Ini adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha untuk kepentingan warga Jakarta,” lanjutnya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Kabinet ini menekankan bahwa efisiensi anggaran melalui pembiayaan di luar APBD sangat diperlukan agar dana pemerintah dapat dialokasikan secara maksimal untuk program-program prioritas lainnya. Pramono ingin agar APBD Jakarta lebih fokus menyentuh langsung pada urusan kesejahteraan rakyat, seperti jaminan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan gratis, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.
“Kita harus berani berinovasi. Jangan semuanya ditaruh di APBD. Kalau kita bisa mengajak pihak swasta untuk berkontribusi bagi kota ini, kenapa tidak? Itu akan membuat pembangunan Jakarta jauh lebih cepat dan variatif,” pungkas Pramono Anung menutup penjelasannya mengenai penguatan struktur fiskal daerah.
Tag






