JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan tanggapan resmi terkait adanya desakan mundur terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) yang dilontarkan oleh anggota Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyusul rentetan kecelakaan kapal yang semakin marak terjadi dan menelan banyak korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir.

Persoalan ini mencuat dalam rapat kerja antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI yang membahas mengenai evaluasi keselamatan transportasi laut. Sejumlah legislator menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dinilai lemah dalam pengawasan, sehingga insiden kecelakaan kapal terus berulang di berbagai perairan Indonesia.

Menanggapi tekanan dari pihak legislatif tersebut, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan evaluasi internal yang mendalam. Menhub menekankan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam penyelenggaraan jasa transportasi laut.

“Tentu apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu anggota dewan merupakan masukan yang berharga bagi kami. Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajaran di Dirjen Hubla untuk memastikan standar keselamatan pelayaran dijalankan dengan ketat,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi saat memberikan keterangannya.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan bahwa saat ini kementerian tengah berupaya keras untuk meningkatkan sistem pengawasan dan standarisasi kelayakan kapal di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengakui bahwa maraknya kecelakaan kapal yang memakan korban jiwa menjadi duka mendalam bagi dunia transportasi nasional.

“Kami tidak tinggal diam. Setiap kecelakaan yang terjadi langsung diikuti dengan investigasi oleh KNKT dan tim internal kami untuk menemukan akar permasalahannya, apakah itu faktor kelalaian manusia, kondisi armada, atau faktor cuaca yang ekstrem,” tambah Menhub.

Mengenai desakan agar Dirjen Hubla mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, Menhub Budi Karya menyatakan bahwa keputusan tersebut perlu didasarkan pada hasil penilaian kinerja secara komprehensif. Ia menjamin akan ada tindakan tegas bagi siapa pun pejabat yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan keselamatan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan keselamatan pelayaran. Masukan mengenai mundurnya Dirjen Hubla ini akan menjadi catatan penting dalam penilaian kinerja yang sedang berlangsung di internal kementerian,” tegasnya menutup tanggapan.

Situasi ini semakin memanas di ruang sidang DPR ketika anggota dewan memaparkan data kecelakaan kapal yang grafiknya dianggap mengkhawatirkan. Pihak legislatif berharap Kementerian Perhubungan melakukan langkah konkret, bukan sekadar janji evaluasi, demi mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi di masa mendatang.