Arus Politik

Komisi II DPR Respons Usulan Pileg Dulu Baru Pilpres, Dede Yusuf: Sudah Pernah Disimulasikan

2 bulan yang lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberikan keterangan pers mengenai evaluasi sistem pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan. (Sumber: Berita - Detikcom)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, secara resmi memberikan respons terkait munculnya usulan perubahan skema pemilu yakni pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan lebih dulu sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, guna mengevaluasi sistem pemilu serentak demi efektivitas demokrasi di masa depan.

Dalam keterangannya, Dede Yusuf menjelaskan bahwa opsi untuk memisahkan waktu pelaksanaan Pileg dan Pilpres sebenarnya bukan merupakan hal yang benar-benar baru di lingkungan legislatif. Ia membeberkan bahwa opsi tersebut sebelumnya sudah pernah masuk dalam meja diskusi di Komisi II DPR RI.

“Opsi itu (Pileg dulu baru Pilpres) sebenarnya sudah pernah kita bahas dan pernah disimulasikan pada periode lalu ketika kita membahas mengenai undang-undang pemilu,” ujar Dede Yusuf kepada awak media.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini memaparkan bahwa simulasi yang pernah dilakukan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak teknis dan politis jika kedua gelaran besar tersebut tidak dilakukan pada hari yang sama. Hal ini juga berkaitan erat dengan beban kerja para petugas di lapangan serta konsentrasi pemilih.

Dede Yusuf menyebutkan bahwa jika Pileg digelar lebih awal, maka hasil perolehan suara partai politik dalam pemilihan anggota legislatif tersebut secara otomatis akan menjadi basis penentuan ambang batas atau presidential threshold untuk mengusung calon presiden.

“Dia menjelaskan opsi tersebut sudah pernah dibahas dan disimulasikan. Tentu jika Pileg dilakukan terlebih dahulu, maka hasil dari Pileg itulah yang nantinya digunakan sebagai dasar pencalonan presiden oleh partai politik atau koalisi,” tambahnya.

Meskipun wacana ini kembali mengemuka, Dede menekankan bahwa setiap perubahan mekanisme pemilu harus melalui kajian yang mendalam dan komprehensif. Komisi II DPR RI senantiasa terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil.

Pihaknya menyatakan bahwa pertimbangan utama dalam menentukan format pemilu adalah efisiensi anggaran, kemudahan bagi pemilih, serta stabilitas politik nasional. Namun, hingga saat ini skema pemilu serentak masih menjadi acuan utama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dede Yusuf menegaskan bahwa Komisi II akan terus memantau perkembangan aspirasi terkait sistem pemilu ini sebagai bagian dari bahan evaluasi untuk penyempurnaan undang-undang di masa mendatang.

Tag

MORE