JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan secara mendalam terkait usulan kontroversial mengenai penambahan jumlah Wakil Presiden (Wapres) RI menjadi lebih dari satu orang saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024), sebagai upaya untuk memperkuat sistem representasi daerah serta menjaga stabilitas politik nasional dalam kerangka negara yang sangat luas.
Sultan Bachtiar Najamudin menilai bahwa gagasan posisi Wakil Presiden dijabat lebih dari satu orang merupakan hal yang rasional mengingat Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Menurutnya, penambahan jumlah Wapres dapat membantu Presiden dalam mengelola berbagai urusan kenegaraan yang sangat luas, mulai dari urusan kewilayahan hingga sektor-sektor strategis tertentu.
“Kita ini bangsa besar, wilayahnya sangat luas, dan penduduknya nomor empat terbesar di dunia. Maka ide untuk menambah jumlah Wakil Presiden sebenarnya adalah bagian dari upaya penguatan sistem presidensial itu sendiri agar lebih efektif dalam menjangkau seluruh aspirasi daerah,” ujar Sultan Najamudin saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Sultan menjelaskan bahwa maksud dari usulannya bukan sekadar untuk membagi-bagi kekuasaan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan keterwakilan. Ia merujuk pada beberapa negara lain yang memiliki sistem di mana posisi wakil kepala negara diisi oleh lebih dari satu orang untuk mengakomodasi elemen-elemen penting dalam bangsa tersebut.
“Maksud saya itu lebih kepada bagaimana keberagaman kita itu terwadahi dalam posisi puncak eksekutif. Misalnya, ada representasi wilayah dari Barat, Tengah, dan Timur. Jadi Presiden tidak bekerja sendirian dalam mengoordinasikan daerah yang begitu luas ini,” tambahnya menjelaskan konsep keterwakilan tersebut.
Lebih lanjut, Sultan menekankan bahwa usulan ini tentu memerlukan kajian yang mendalam dan harus melalui mekanisme konstitusi jika ingin direalisasikan. Ia menyadari bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saat ini sudah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Tentu ini memerlukan amandemen kelima UUD 1945 jika kita serius ingin memikirkan format baru kepemimpinan nasional ke depan. Ini adalah tawaran pemikiran untuk didiskusikan secara akademis dan politis, demi kepentingan bangsa yang lebih besar di masa yang akan datang,” kata Sultan.
Sultan juga membantah jika usulan ini dianggap untuk kepentingan politik praktis jangka pendek. Ia menegaskan bahwa DPD RI sebagai representasi daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memikirkan bagaimana pembangunan dan pengawasan di daerah bisa berjalan lebih maksimal di bawah koordinasi langsung di tingkat pusat.
“Jangan dilihat ini sebagai bagi-bagi kursi. Tapi lihatlah sebagai kebutuhan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Kalau ada Wapres yang khusus menangani urusan otonomi atau khusus menangani wilayah luar Jawa, saya yakin eksekusi kebijakan akan jauh lebih cepat dan tepat sasaran,” tutup Sultan Bachtiar Najamudin mengakhiri penjelasannya.
Tag







