JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus secara resmi menegaskan komitmen penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) hingga ke tingkat daerah melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam sebuah pertemuan strategis di Jakarta guna memastikan target nasional penanggulangan TBC dapat tercapai dengan mengintegrasikan program kesehatan ke dalam kebijakan pembangunan daerah yang lebih nyata dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menekankan bahwa masalah TBC bukan hanya persoalan sektor kesehatan semata, melainkan tanggung jawab lintas sektoral yang memerlukan kepemimpinan kuat dari kepala daerah di seluruh Indonesia. Kemendagri, menurutnya, memiliki peran vital dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis secara konsisten.
“Kemendagri terus berkomitmen mengawal setiap langkah penanggulangan TBC agar pelaksanaannya benar-benar terasa dampaknya di masyarakat bawah. Kami mendorong peran Pemerintah Daerah dan integrasi program kesehatan untuk hasil nyata di lapangan,” ujar Akhmad Wiyagus saat memberikan arahan kepada jajaran terkait.
Wiyagus juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam mendeteksi kasus TBC sedini mungkin agar tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk secara serius memasukkan indikator penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Peran aktif Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan kita dalam mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030. Oleh karena itu, Kemendagri akan terus memantau sejauh mana daerah mengalokasikan sumber daya dan anggarannya untuk program ini,” tegasnya kembali guna mengingatkan urgensi masalah kesehatan ini.
Selain aspek penganggaran, Wamendagri menyoroti pentingnya keterlibatan perangkat desa dan kelurahan dalam melakukan edukasi serta pendampingan langsung kepada para penderita TBC di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan agar pasien mendapatkan pengobatan secara tuntas sampai sembuh dan memutus rantai penularan di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Integrasi data dan laporan dari tingkat daerah ke pusat juga harus diperkuat. Dengan data yang akurat, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran. Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan TBC yang berkualitas,” pungkas Wiyagus menutup pernyataannya.
Tag






