JAKARTA – JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan melalui jalur dialog bersama berbagai elemen serikat pekerja, sebuah langkah strategis yang mendapat apresiasi tinggi dari Konfederasi Buruh Persatuan Buruh Indonesia (KBPBI) dalam pertemuan di Jakarta baru-baru ini demi memastikan terciptanya regulasi yang adil dan berimbang bagi seluruh pihak terkait.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum KBPBI, Ilhamsyah, yang menilai bahwa keterlibatan aktif Polri dalam menjembatani komunikasi antara elemen buruh dan pemerintah merupakan angin segar bagi perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia. Pihaknya merasa bahwa pendekatan dialogis yang dikedepankan oleh Kapolri memberikan ruang bagi aspirasi buruh untuk didengar secara langsung dalam proses legislasi yang tengah berjalan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis antara seluruh pemangku kepentingan dalam sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, segala bentuk perbedaan pendapat terkait aturan hukum harus diselesaikan melalui meja diskusi yang konstruktif agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan kepentingan nasional.

“Kapolri Listyo menilai, dialog diperlukan dalam berbagai persoalan ketenagakerjaan, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang berimbang,” demikian pernyataan yang menegaskan posisi Polri sebagai mediator sekaligus pengawal dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Jenderal Listyo Sigit menambahkan bahwa dengan adanya regulasi yang berimbang, maka iklim investasi dan kesejahteraan buruh dapat berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan kepentingan salah satu pihak. Polri berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa proses pembahasan RUU Ketenagakerjaan ini berjalan dengan aman, tertib, dan transparan bagi publik.

Sementara itu, Ketua Umum KBPBI Ilhamsyah menyampaikan rasa terima kasihnya atas keterbukaan institusi Polri di bawah kepemimpinan Sigit. “Kami sangat mengapresiasi langkah Kapolri yang membuka ruang dialog bagi para buruh. Ini adalah bentuk komitmen nyata Polri dalam menjaga kondusivitas sekaligus memperjuangkan aspirasi pekerja agar tidak ada lagi kebuntuan dalam pembahasan aturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Ilhamsyah.

Lebih lanjut, Ilhamsyah berharap agar pola komunikasi seperti ini dapat terus dipertahankan, terutama dalam mengawal pasal-pasal krusial di dalam RUU Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perhatian serius kalangan buruh. Ia percaya bahwa dengan pengawalan dari pihak kepolisian, potensi gesekan di lapangan dapat diminimalisir melalui pemahaman yang sama terhadap draf regulasi.

Pertemuan ini juga membahas mengenai pentingnya pembentukan tim kecil atau satuan tugas bersama yang bertujuan untuk memantau perkembangan pembahasan regulasi di tingkat legislatif. Dengan adanya pengawalan ketat ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan atau dirugikan dalam proses pengambilan keputusan penting negara.

Penutupan pertemuan tersebut mempertegas bahwa komitmen Kapolri bukan sekadar menjaga keamanan fisik saat terjadi aksi massa, melainkan juga menjaga keadilan sosial melalui pengawalan kebijakan yang pro-rakyat. Komitmen ini diharapkan menjadi standar baru dalam hubungan antara penegak hukum dan kelompok masyarakat sipil dalam menyikapi berbagai isu strategis nasional di masa depan.