JAKARTA – JAKARTA – Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara, secara resmi menyerahkan buku karyanya yang berjudul “DPD RI di Tengah Dinamika Kedaerahan” kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini guna mengulas secara mendalam peran strategis lembaga perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di tengah tantangan hubungan pusat dan daerah.

Buku ini merupakan sebuah karya literasi yang memotret berbagai tantangan serta dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif. Penyerahan buku tersebut menjadi simbol penting dalam memperkuat sinergi antara MPR RI dan DPD RI, khususnya dalam mengawal aspirasi masyarakat di seluruh pelosok nusantara agar lebih didengar di tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Iskandar menjelaskan bahwa buku “DPD RI di Tengah Dinamika Kedaerahan” ini disusun untuk memberikan gambaran nyata mengenai posisi DPD RI dalam struktur politik nasional. Menurutnya, pemahaman mengenai eksistensi dan peran DPD harus terus ditingkatkan agar kontribusinya semakin nyata bagi pembangunan di daerah-daerah.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyambut baik inisiatif literasi ini dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya pendokumentasian pemikiran terkait kedaerahan. Muzani memberikan pesan penting terkait pentingnya penguatan kelembagaan DPD RI agar mampu menjawab persoalan-persoalan krusial di daerah yang seringkali membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Kami mengapresiasi atas terbitnya buku ini. Tentu ini merupakan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran tentang sistem ketatanegaraan kita, khususnya mengenai peran dan fungsi DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah,” ujar Ahmad Muzani saat menerima buku tersebut secara langsung di ruang kerjanya.

Muzani juga menekankan bahwa dinamika kedaerahan adalah isu yang sangat dinamis dan senantiasa membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan di pusat. Ia berharap melalui pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam buku tersebut, DPD RI dapat semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan daerah agar tercipta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Lebih lanjut, isi buku tersebut mengupas berbagai aspek hukum, politik, dan sosiologis yang melingkupi eksistensi DPD RI sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Melalui karya ini, diharapkan muncul diskursus publik yang lebih luas mengenai penguatan kewenangan DPD RI demi terciptanya keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional antara lembaga legislatif.

Acara penyerahan buku ini diakhiri dengan diskusi singkat mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh MPR dan DPD dalam menghadapi tantangan otonomi daerah di masa depan. Keduanya sepakat bahwa koordinasi antarlembaga negara harus terus diperkuat demi memastikan kepentingan rakyat daerah tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.