JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan adanya kendala operasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil yang dilaporkan oleh para Kepala Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) saat melakukan proses distribusi melalui jaringan Posyandu di berbagai wilayah pada pekan ini.

Persoalan teknis ini menjadi perhatian serius bagi pihak otoritas gizi nasional mengingat pentingnya ketepatan waktu dan sasaran dalam intervensi gizi bagi ibu hamil. Keluhan ini muncul seiring dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran fasilitas kesehatan tingkat bawah sebagai titik bagi distribusi makanan sehat.

Dalam sebuah kesempatan, Sudaryono membeberkan dinamika yang dialami oleh para petugas di lapangan. Ia mengakui adanya hambatan administratif maupun logistik yang perlu segera dibenahi agar program prioritas nasional tersebut berjalan lebih mulus tanpa membebani petugas lapangan.

Sudaryono menceritakan secara spesifik keluhan yang ia terima dari bawahannya. “Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan dirinya mendapat curhat dari kepala SPPG agak kerepotan saat mendistribusikan MBG untuk ibu hamil melalui pos yandu,” jelasnya saat memaparkan evaluasi rutin distribusi gizi nasional tersebut.

Kendala yang dirasakan para Kepala SPPG ini umumnya berkaitan dengan sinkronisasi waktu layanan di Posyandu yang tidak selalu fleksibel dengan jadwal pengiriman makanan. Selain itu, pendataan ibu hamil yang dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam menentukan porsi yang tepat setiap harinya.

Merespons hal tersebut, Badan Gizi Nasional akan melakukan kajian mendalam untuk menyederhanakan rantai distribusi. Diharapkan ke depannya, mekanisme kerja sama antara SPPG dan kader Posyandu bisa lebih terintegrasi melalui sistem pemantauan digital yang lebih mumpuni.

Program Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil sendiri merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya jangka panjang menurunkan angka stunting sejak dalam kandungan. Oleh sebab itu, transparansi mengenai hambatan di lapangan seperti yang disampaikan oleh SPPG dianggap sebagai masukan berharga untuk perbaikan kebijakan ke depan.